- Beranda
- Berita dan Politik
Saran Topik menarik untuk bahan Skripsi, Tesis atau Disertasi
...
TS
wahyu24
Saran Topik menarik untuk bahan Skripsi, Tesis atau Disertasi
Suatu pertanyaan dan peluang untuk mengambil sample dari berbagai perusahaan di Indonesia yang beroperasi secara legal dan sah di NKRI.
1. Berapa banyak sop dan peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap customer (masyarakat) bertentangan dengan KUHP, KUHPER maupun UU Perlindungan Konsumen.
Komparasi :
A. Perusahaan Asing (contoh : Marketplaca Shop** - from Sing**, Tiktok)
B. Perusahaan lokal dengan investasi asing (contoh : Tokop*, Azc* vs Ac* Hardw*)
C. Perusahaan asing yang diakuisisi Lokal (contoh : Care** vs Trans**)
2. Apakah secara hukum ada legalitas yang mengatur kewenangan tersebut?
3. Apakah sesuai dengan konsep dasar negara adalah Pancasila. UUD 1945 berikut amandemennya wajib berlandaskan Pancasila
Otomatis seluruh Undang - Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) sampai dengan peraturan Daerah (PERGUB, PERDA dsb) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar sesuai Azas terkait.
( Apakah mengikat terhadap S.O.P perusahan terhadap Internal / karyawan, maupun eksternal : Customer, Supplier )
4. Apakah ada diskriminasi dilakukan oleh Marketplace asing terhadap importir "asing" (sahabat) dan UMKM lokal?
(Mohon Koreksi jika ada kesalahan karena penulis bukan ahli hukum maupun praktisi di bidang hukum).
Terimakasih
1. Berapa banyak sop dan peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap customer (masyarakat) bertentangan dengan KUHP, KUHPER maupun UU Perlindungan Konsumen.
Komparasi :
A. Perusahaan Asing (contoh : Marketplaca Shop** - from Sing**, Tiktok)
B. Perusahaan lokal dengan investasi asing (contoh : Tokop*, Azc* vs Ac* Hardw*)
C. Perusahaan asing yang diakuisisi Lokal (contoh : Care** vs Trans**)
2. Apakah secara hukum ada legalitas yang mengatur kewenangan tersebut?
3. Apakah sesuai dengan konsep dasar negara adalah Pancasila. UUD 1945 berikut amandemennya wajib berlandaskan Pancasila
Otomatis seluruh Undang - Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) sampai dengan peraturan Daerah (PERGUB, PERDA dsb) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar sesuai Azas terkait.
( Apakah mengikat terhadap S.O.P perusahan terhadap Internal / karyawan, maupun eksternal : Customer, Supplier )
4. Apakah ada diskriminasi dilakukan oleh Marketplace asing terhadap importir "asing" (sahabat) dan UMKM lokal?
(Mohon Koreksi jika ada kesalahan karena penulis bukan ahli hukum maupun praktisi di bidang hukum).
Terimakasih
Spoiler for Sumber Opini:
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Polling
9 hari lagi - 0 suara
Legalitas peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU NKRI legal !
Diubah oleh wahyu24 Hari ini 13:47
Mistaravim dan 5 lainnya memberi reputasi
-2
220
26
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
685.5KThread•51.5KAnggota
Post Disematkan
mibmobz
Topik yang loe ajukan tuh keren banget dan relevan buat diteliti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Gw kasih beberapa saran buat memperluas dan memperdalam topik itu:
Judul Potensial:
1. Analisis Kesesuaian Peraturan Internal Perusahaan ama Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus di Perusahaan yang Beroperasi secara Legal
2. Evaluasi Kewenangan Perusahaan dalam Membuat Peraturan Internal yang Mengikat terhadap Konsumen: Perspektif Hukum dan Pancasila
3. Konflik antara Peraturan Internal Perusahaan dan Hukum Positif di Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen dan Keadilan
Pertanyaan Penelitian:
1. Berapa banyak peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen yang bertentangan dengan KUHP, KUHPER, dan UU Perlindungan Konsumen?
2. Gimana kewenangan perusahaan dalam membuat peraturan internal yang mengikat terhadap konsumen diatur dalam hukum positif di Indonesia?
3. Apakah peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen udah sesuai dengan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945?
Metodologi:
1. Penelitian hukum normatif: menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
2. Penelitian hukum empiris: ngumpulin data dari perusahaan yang beroperasi secara legal di Indonesia tentang peraturan internal yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
3. Analisis kesesuaian peraturan internal perusahaan dengan hukum positif dan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
Sampel:
1. Perusahaan yang beroperasi secara legal di Indonesia dan memiliki peraturan internal yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
2. Perusahaan yang udah terdaftar di lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Otoritas Jasa Keuangan.
Implikasi:
1. Penelitian ini bisa kasih gambaran tentang kesesuaian peraturan internal perusahaan dengan hukum positif di Indonesia dan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
2. Hasil penelitian bisa dipake sebagai bahan evaluasi dan perbaikan peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
3. Penelitian ini juga bisa kasih kontribusi pada pengembangan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan keadilan.
Dengan demikian, topik penelitian ini sangat relevan dan penting buat diteliti lebih lanjut.
Judul Potensial:
1. Analisis Kesesuaian Peraturan Internal Perusahaan ama Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus di Perusahaan yang Beroperasi secara Legal
2. Evaluasi Kewenangan Perusahaan dalam Membuat Peraturan Internal yang Mengikat terhadap Konsumen: Perspektif Hukum dan Pancasila
3. Konflik antara Peraturan Internal Perusahaan dan Hukum Positif di Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen dan Keadilan
Pertanyaan Penelitian:
1. Berapa banyak peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen yang bertentangan dengan KUHP, KUHPER, dan UU Perlindungan Konsumen?
2. Gimana kewenangan perusahaan dalam membuat peraturan internal yang mengikat terhadap konsumen diatur dalam hukum positif di Indonesia?
3. Apakah peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen udah sesuai dengan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945?
Metodologi:
1. Penelitian hukum normatif: menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
2. Penelitian hukum empiris: ngumpulin data dari perusahaan yang beroperasi secara legal di Indonesia tentang peraturan internal yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
3. Analisis kesesuaian peraturan internal perusahaan dengan hukum positif dan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
Sampel:
1. Perusahaan yang beroperasi secara legal di Indonesia dan memiliki peraturan internal yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
2. Perusahaan yang udah terdaftar di lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Otoritas Jasa Keuangan.
Implikasi:
1. Penelitian ini bisa kasih gambaran tentang kesesuaian peraturan internal perusahaan dengan hukum positif di Indonesia dan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
2. Hasil penelitian bisa dipake sebagai bahan evaluasi dan perbaikan peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
3. Penelitian ini juga bisa kasih kontribusi pada pengembangan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan keadilan.
Dengan demikian, topik penelitian ini sangat relevan dan penting buat diteliti lebih lanjut.
Disematkan oleh wahyu24
Diubah oleh mibmobz Kemarin 20:31
Urutkan
Terlama
pacekanaeru
cari aja artikel 2019
judulnya wong aku suka
swmoga membantu
judulnya wong aku suka
swmoga membantu
wahyu24 memberi reputasi
1
Lihat 1 Balasan
lupis.manis
Topik?
Silahkan pilih salah satunya:
1. Topik Hidayat
2. Topik Savalas
3. Topik "Tombo Ati"
Silahkan pilih salah satunya:
1. Topik Hidayat
2. Topik Savalas
3. Topik "Tombo Ati"
wahyu24 memberi reputasi
1
Lihat 1 Balasan
TS
wahyu24
Input 1 (Terimakasih sudah menyimak)
Maaf Min, ceroboh salah quotS E N S O R
Tq agan Min..
Tq agan Min..
Diubah oleh wahyu24 Kemarin 20:10
0
TS
wahyu24
Input I
Tq Gan sudah menimak.. Cendol..
Input II
Tq Gan sudah menyimak
Perbedaan itu indah...
Spoiler for "agan larismanis':
Tq Gan sudah menimak.. Cendol..
Input II
Spoiler for "agan pacanaekeru":
Tq Gan sudah menyimak
Perbedaan itu indah...
0
mibmobz
Topik yang loe ajukan tuh keren banget dan relevan buat diteliti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Gw kasih beberapa saran buat memperluas dan memperdalam topik itu:
Judul Potensial:
1. Analisis Kesesuaian Peraturan Internal Perusahaan ama Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus di Perusahaan yang Beroperasi secara Legal
2. Evaluasi Kewenangan Perusahaan dalam Membuat Peraturan Internal yang Mengikat terhadap Konsumen: Perspektif Hukum dan Pancasila
3. Konflik antara Peraturan Internal Perusahaan dan Hukum Positif di Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen dan Keadilan
Pertanyaan Penelitian:
1. Berapa banyak peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen yang bertentangan dengan KUHP, KUHPER, dan UU Perlindungan Konsumen?
2. Gimana kewenangan perusahaan dalam membuat peraturan internal yang mengikat terhadap konsumen diatur dalam hukum positif di Indonesia?
3. Apakah peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen udah sesuai dengan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945?
Metodologi:
1. Penelitian hukum normatif: menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
2. Penelitian hukum empiris: ngumpulin data dari perusahaan yang beroperasi secara legal di Indonesia tentang peraturan internal yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
3. Analisis kesesuaian peraturan internal perusahaan dengan hukum positif dan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
Sampel:
1. Perusahaan yang beroperasi secara legal di Indonesia dan memiliki peraturan internal yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
2. Perusahaan yang udah terdaftar di lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Otoritas Jasa Keuangan.
Implikasi:
1. Penelitian ini bisa kasih gambaran tentang kesesuaian peraturan internal perusahaan dengan hukum positif di Indonesia dan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
2. Hasil penelitian bisa dipake sebagai bahan evaluasi dan perbaikan peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
3. Penelitian ini juga bisa kasih kontribusi pada pengembangan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan keadilan.
Dengan demikian, topik penelitian ini sangat relevan dan penting buat diteliti lebih lanjut.
Judul Potensial:
1. Analisis Kesesuaian Peraturan Internal Perusahaan ama Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus di Perusahaan yang Beroperasi secara Legal
2. Evaluasi Kewenangan Perusahaan dalam Membuat Peraturan Internal yang Mengikat terhadap Konsumen: Perspektif Hukum dan Pancasila
3. Konflik antara Peraturan Internal Perusahaan dan Hukum Positif di Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen dan Keadilan
Pertanyaan Penelitian:
1. Berapa banyak peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen yang bertentangan dengan KUHP, KUHPER, dan UU Perlindungan Konsumen?
2. Gimana kewenangan perusahaan dalam membuat peraturan internal yang mengikat terhadap konsumen diatur dalam hukum positif di Indonesia?
3. Apakah peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen udah sesuai dengan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945?
Metodologi:
1. Penelitian hukum normatif: menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
2. Penelitian hukum empiris: ngumpulin data dari perusahaan yang beroperasi secara legal di Indonesia tentang peraturan internal yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
3. Analisis kesesuaian peraturan internal perusahaan dengan hukum positif dan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
Sampel:
1. Perusahaan yang beroperasi secara legal di Indonesia dan memiliki peraturan internal yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
2. Perusahaan yang udah terdaftar di lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Otoritas Jasa Keuangan.
Implikasi:
1. Penelitian ini bisa kasih gambaran tentang kesesuaian peraturan internal perusahaan dengan hukum positif di Indonesia dan konsep dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
2. Hasil penelitian bisa dipake sebagai bahan evaluasi dan perbaikan peraturan internal perusahaan yang berlaku dan mengikat terhadap konsumen.
3. Penelitian ini juga bisa kasih kontribusi pada pengembangan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan keadilan.
Dengan demikian, topik penelitian ini sangat relevan dan penting buat diteliti lebih lanjut.
Diubah oleh mibmobz Kemarin 20:31
wahyu24 memberi reputasi
1
Lihat 3 Balasan
mang.jebot
TS dongok...sok asik...sok akrab...tapi salah kamar.. 
wahyu24 memberi reputasi
1
Lihat 2 Balasan
giantongol
Nih saran skripsi
Hubungan Toa Bacot dengan Hasrat Gay Sutad A di Pongpes B
Hubungan Toa Bacot dengan Hasrat Gay Sutad A di Pongpes B
wahyu24 memberi reputasi
1
Lihat 1 Balasan
bangsutankeren
Topik: Kenapa pemain barongsai, dalang, beserta pemain musik wayang Potehi adalah mayoritas etnis Jawa/pribumi, kemana etnis Tionghoa, pada males atau gimana?
wahyu24 memberi reputasi
1
Lihat 1 Balasan
TS
wahyu24
Semua saran diterima. Tapi mohon jangan SARA yah.. HehehS E N S O R
Dan semua salut pada agan sesepuh "mibmob"
Jangan2 professor nih.. Nyamar.. Hehe
Sumpah keren !! Very2 Educated dan sistematis..
Dosen pembimbing kalau kaya gini da pasti MANTAB deh !
Dan semua salut pada agan sesepuh "mibmob"
Jangan2 professor nih.. Nyamar.. Hehe
Sumpah keren !! Very2 Educated dan sistematis..
Dosen pembimbing kalau kaya gini da pasti MANTAB deh !
0
dewacuki
Sekedar saran dari ane. Kebetulan ane dulu putus kuliah gara2 malas ngerjain skripsi 17 tahun lalu (meski harusnya cumlaude UGM kalo kelar).
1. Ga usah terlalu perfeksionis yg penting cepet kelar. Kasihan ortu.
2. Gunakan AI sebagai fondasi, tar tinggal edit2. Utamakan AI berbayar dia hasilnya lebih bagus. Gemini, Claude, Notebook LLM. 3 ini dah cukup.
3. Ga usah pake jasa. 2 x pengalaman saya coba di 2 tempat berbeda, hasilnya jelek.
Pake tips nomer 2 paling sebulan selesai dengan gaya super santai. Ini 15 menit dah dapat 20 halaman ms word dan hasilnya cukup ok. Katakanlah fokus selama 2 hari, harusnya dapat itu 100-150 halaman kalo tanpa penelitian di lapangan.
1. Ga usah terlalu perfeksionis yg penting cepet kelar. Kasihan ortu.
2. Gunakan AI sebagai fondasi, tar tinggal edit2. Utamakan AI berbayar dia hasilnya lebih bagus. Gemini, Claude, Notebook LLM. 3 ini dah cukup.
3. Ga usah pake jasa. 2 x pengalaman saya coba di 2 tempat berbeda, hasilnya jelek.
Pake tips nomer 2 paling sebulan selesai dengan gaya super santai. Ini 15 menit dah dapat 20 halaman ms word dan hasilnya cukup ok. Katakanlah fokus selama 2 hari, harusnya dapat itu 100-150 halaman kalo tanpa penelitian di lapangan.
wahyu24 memberi reputasi
1
Lihat 1 Balasan
TS
wahyu24
Update sementara Polling :
50% setuju (2 vote)
50% tidak setuju (2 vote)
Untuk pertanyaan :
"Bolehkan perusahaan membuat peraturan internal yang bertentangan dengan KUHP, KUHPER dan UU Perlindungan Konsumen"
2 jawab boleh
2 jawab Tidak Boleh
Terimakasih untuk yang kasih votS E N S O R...
50% setuju (2 vote)
50% tidak setuju (2 vote)
Untuk pertanyaan :
"Bolehkan perusahaan membuat peraturan internal yang bertentangan dengan KUHP, KUHPER dan UU Perlindungan Konsumen"
2 jawab boleh
2 jawab Tidak Boleh
Terimakasih untuk yang kasih votS E N S O R...
0
wolverhampton
Banyak topik klo mau dijadikan skripsi/tesis
Misalnya,
1.apa dampak lingkungan yg ditimbulkan akibat pembangunan IKN di penajem? Apakah penajem merupakan lokasi yg paling optimal untuk jadi ibukota baru?
2.bagaimana analisis cashflow kereta cina? bagaimana menyelamatkan bumn2 yg terjerat hutang akibat membiayai proyek yg memiliki cashflow negatif seperti kereta cina?
3. Bagaimana membuat metode yg paling efektif untuk memastikan tidak ada lagi pleciden dungu yg membuat kebijakan asal-asalan tanpa pertimbangan studi kajian yang mendalam? Dan bagaimana membuat hukuman pertanggung jawaban bagi pleciden yg membuat kebijakan publik yg asal-asalan?
Misalnya,
1.apa dampak lingkungan yg ditimbulkan akibat pembangunan IKN di penajem? Apakah penajem merupakan lokasi yg paling optimal untuk jadi ibukota baru?
2.bagaimana analisis cashflow kereta cina? bagaimana menyelamatkan bumn2 yg terjerat hutang akibat membiayai proyek yg memiliki cashflow negatif seperti kereta cina?
3. Bagaimana membuat metode yg paling efektif untuk memastikan tidak ada lagi pleciden dungu yg membuat kebijakan asal-asalan tanpa pertimbangan studi kajian yang mendalam? Dan bagaimana membuat hukuman pertanggung jawaban bagi pleciden yg membuat kebijakan publik yg asal-asalan?
wahyu24 memberi reputasi
1
Lihat 1 Balasan
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Video Seru
140
0
World of Coffee Jakarta, D-2 Check the Show Guide! 📝
260
2
Garut berduka. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
137
0
⚠️ HATI - HATI KEJAHATAN MENGINTAI KITA DARI MANA SAJA ⚠️
140
0
Tragis! Pengantin Pria di Palembang Dibacok OTK Sesaat Sebelum Akad Nikah
162
0
ARYA PRADANA BUDIARTO AJAK BERKUNJUNG KE STADION BOLA FC MINSK BELARUSIA
761
4
Emang ANJING yang suka nyolong paket !!!
379
0
Jualan2
Lihat lainnya
