PADANG, HALUAN — Konsep Minang Mart yang diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno sebagai upaya pemerintah untuk bisa melakukan intervensi harga pasar, guna mengantisipasi inflasi akibat barang kebutuhan pangan, mulai melenceng.
“Konsep awal Minang Mart patut diacungi jempol, karena dengan melibatkan tiga BUMD, dinilai bisa meningkatkan harkat dan martabat UMKM di Sumbar, sekaligus perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk bisa mengintervensi harga pasar jika terjadi gejolak di pasar. Tetapi dalam perjalanannya banyak yang melenceng,” ujar Asosiasi Pengusaha Ritel Sumbar Guspardi Gaus di Padang, Rabu (28/9).
Menurutnya, pada konsep awal Minang Mart Pemprov Sumbar menyinergikan tiga BUMD masing-masing PT Grafika, PT Jamkrida dan Bank Nagari, untuk menjalankan program tersebut, tetapi kemudian, ternyata muncul pihak ketiga selaku pemilik modal yang turut serta dalam pengelolaan program ini.
“Ini sudah melenceng jauh dari konsep awal. Sebagai pemilik program, pemerintah harus mau jujur pada masyarakat. Siapa pihak ketiga ini, “makhluk” yang tiba-tiba datang dengan nama PT Ritel Modren Minang (RMM) ini, motivasinya apa, tujuan apa. Kami mendorong komisi III DPRD Sumbar untuk melaksanakan dengar pendapat dengan memanggil Pemprov Sumbar,” tuturnya.
Sejak awal, kata Guspardi, pihaknya memang sudah menyangsikan kemampuan PT Grafika yang ditunjuk sebagai pengelola program Minang Mart, karena sektor bisnis ritel berbeda dengan bisnis percetakan yang digeluti PT Grafika selama ini.
Polemik pengembangan Minang Mart, muncul setelah masyarakat mengetahui bahwa program itu ternyata tidak dikelola oleh BUMD seperti konsep awal, tetapi diserahkan pada swasta, yaitu PT RMM.
Masyarakat yang semula menjadi elemen penting dalam konsep Minang Mart, seakan-akan tiba-tiba terpinggirkan, digantikan oleh swasta. Tidak tanggung-tanggung, hingga akhir 2016, PT. Ritel Modren Minang (RMM) disebut siap untuk meluncurkan 30 ritel di Padang.
Direktur PT Grafika Jaya Sumbar, Dasril yang semula didaulat sebagai pengelola Minang Mart dalam konsep Gubernur Irwan Prayitno mengakui keterlibatan PT RMM dalam pengelolaan Minang Mart di Sumbar.
Ia mengemukakan keterlibatan pihak ketiga yang berpengalaman dibutuhkan untuk akselerasi program tersebut agar tidak jalan di tempat. “Ini adalah upaya kami untuk secepatnya bisa berhasil dalam program Minang Mart ini,” ucapnya.
Ia menjelaskan, usaha ritel yang dibangun oleh PT RMM tersebut akan dijadikan sebagai percontohan bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam Minang Mart.
“Masyarakat bisa melihat dan mencontohnya. Nanti, kami juga akan lakukan pendampingan pada masyarakat tersebut. Sekarang sudah ada 600 masyarakat yang berkeinginan bergabung dengan Minang Mart dan sedang dievaluasi,” katanya.
Terkait kecurigaan fasilitas pemerintah yang diberikan kepada PT RMM, Dasril membantahnya. Ia menyatakan tidak ada pemberian fasilitas khusus pada PT RMM tersebut. Ia mengatakan, sumber daya dan anggaran yang digunakan oleh PT tersebut murni investasi, tidak berkaitan dengan PT Jamkrida atau Bank Nagari.
“Mereka membawa modal sendiri. Tidak ada kredit dari Bank Nagari atas Jaminan Jamkrida. Bahkan, saking profesionalnya, kami di PT Grafika juga tidak bisa intervensi penerimaan karyawan PT RMM itu,” katanya.
Sementara itu, Direktur PT RMM, Syaiful Bahri menambahkan, toko Minang Mart milik perusahaannya yang akan luncurkan dalam waktu dekat adalah 9 unit. Pertama di LubuK Begalung, Padang, kemudian menyusul di lokasi lain, ujarnya.
Ia juga membantah mendapatkan fasilitas dari Pemprov Sumbar. Menurutnya, gedung pemerintahan yang digunakan pihaknya di samping PT Jamkrida Sumbar itu hanya pinjaman, menjelang kantor mereka selesai dibangun.
Menurutnya, semua pihak yang tergabung dalam PT RMM itu adalah orang professional, meski ia mengakui PT tersebut baru didirikan setelah konsep Minang Mart diluncurkan.
Irwan Prayitno usai menghadiri acara diskusi terkait PLTMH di aula gubernuran beberapa waktu lalu, menegaskan program Minang Mart sekarang sudah berada pada tataran bisnis, karena itu, urusannya langsung ditangani oleh PT Grafika. “Tidak adalagi Pemprov dalam hal ini,” katanya. (h/ans)
