Untuk satu kios satu penyuluh, kata Nofi harus ada ketentuan legalnya, yang diatur dalam keputusan menteri pertanian (kepmentan) atau diatur pada perda Provinsi Sumbar itu sendiri. Akan tetapi peraturan tersebut saat ini belum ada di pusat. Namun sangat diharapkan melalui upaya kreatif dari Pemerintah Sumbar untuk dapat membuatnya menjadi perda.
Dia menjelaskan, penyuluh pertanian yang berada di suatu kios pertanian nantinya bertugas memberikan pencerahan dan pengarahan kepada petani terkait masalah, kendala dan memberikan solusi kepada petani. Dimana secara fasilitas gaji diberikan oleh pedagang kios, yang harus memenuhi persyaratan seperti memiliki sertifikasi penyuluh pertanian dari pemerintah.
“Jadi di kios pupuk atau pertanian itu tak hanya transaksi jual beli saja. Tapi ada upaya pencerahan dan petunjuk bagi petani. Bagi yang tidak punya penyuluh, dapat dicabut izin kiosnya oleh pemerintah,” sebutnya
Dikatakannya, untuk mencapai swasembada pangan saat ini pemerintah telah menggandeng babinsa (bintara bina desa) dari TNI AD. Upaya tersebut telah nampak secara signifikan, dengan meningkatnya hasil produksi pertanian. Namun selain itu, perlu juga penyuluh pertanian yang menyebar di setiap nagari/ desa yang bertugas di lapangan dan di kios-kios. Karena mereka memiliki kapasitas keilmuan dibidang pertanian. Yang merupakan lulusan (sarjana) pertanian, yang bertahun-tahun menimba ilmu pertanian.
Sementara itu, Komandan Korem 032/Wirabraja Sumbar, Brigjend Widagdo HS menyatakan, petani Sumbar saat ini telah mengikuti pola Bintara Bina Desa (Babinsa) dalam mengembangkan hasil pertanian. Diharapkan dengan telah mengikuti pola dari babinsa dapat menyokong meningkatnya hasil pertanian.
“Kita optimis target 500 ribu ton untuk Sumbar akan tercapai pada tahun 2017 ,”katanya kepada Haluan saat ditemui di Jakarta.
Akan tetapi, kata Widagdo tidak serta merta hanya didukung dari babinsa saja untuk mencapai swasembada pangan. Semua pihak harus mendukung dan terlibat aktif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian. Seperti dinas pertanian, kios pupuk, penyuluh pertanian, camat, lurah dan stakeholder lainnya harus berperan aktif mendukung petani meningkatkan hasil pertanian.
Salah satu upaya mencapai swasembada pangan sebut Widagdo adalah, Pemprov Sumbar dengan Korem 032/Wbr telah serentak melakukan penanaman padi di 10 titik daerah kodim di Sumbar. Petani juga didampingi 1.205 babinsa yang menyebar membantu petani dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian.
Selain itu, 14 pakar dan ahli di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dari Jawa. Para ahli ini telah berada di Sumbar pada bulan Oktober 2014 dan telah memberikan pelatihan terhadap Babinsa yang ada di Kodim se-Sumbar dan kelompok tani.
“Semoga target kementerian pertanian tercapai di Sumbar. Karena target lima tahun lalu, sebanyak 300 ribu ton tercapai di Sumbar. Namun, kini dalam waktu tiga tahun harus mencapai 500 ribu ton, semoga juga tercapai,” harapnya. (h/lex)
