”Metaverse” dan Diplomasi Indonesia

Akan tetapi, antusiasme dan prediksi akan hadirnya metaverse dalam kehidupan sehari-hari patut untuk dipersiapkan secara matang, khususnya bagi Indonesia. Ketika diplomasi digital memunculkan peluang dan tantangan, begitu pula dengan kehadiran metaverse.

Akan tetapi, antusiasme dan prediksi akan hadirnya metaverse dalam kehidupan sehari-hari patut untuk dipersiapkan secara matang, khususnya bagi Indonesia. Ketika diplomasi digital memunculkan peluang dan tantangan, begitu pula dengan kehadiran metaverse.

Antusiasme dan prediksi akan hadirnya metaverse dalam kehidupan sehari-hari patut untuk dipersiapkan secara matang, khususnya bagi Indonesia.

Dengan masih berkembangnya ide metaverse secara konsep dan visi, diplomasi Indonesia perlu dipersiapkan untuk menyambut dunia diplomasi dan hubungan internasional yang akan sangat dinamis dan berkembang dalam 10 sampai 20 tahun mendatang.

Keterlibatan Indonesia dalam diplomasi digital mungkin baru sebatas pengikut. Indonesia merespons perkembangan digitalisasi dalam diplomasi. Akan tetapi, kehadiran metaverse dalam dunia hubungan internasional dan diplomasi patut dipersiapkan sedini mungkin sehingga Indonesia dapat menjadi pemain utama ketika visi diplomasi metaverse menjadi kenyataan.

Diplomasi metaverse

Ide tentang metaverse mendapat perhatian ketika Mark Zuckerberg mengganti Facebook menjadi Meta. Dalam peluncuran Meta, Mark Zuckerberg mengatakan bahwa kualitas metaverse ditampilkan dalam bentuk perasaan kehadiran yang nyata.

Secara singkat, metaverse memungkinkan bertemunya realitas nyata dengan virtual. Keduanya dimungkinkan untuk berjalan secara bersamaan atau paralel. Dalam dunia diplomasi, metaverse mentransformasi diplomasi digital ke dalam bentuk yang lebih kompleks.

Diplomasi digital sejauh ini dipandang secara sederhana sebagai penggunaan internet dan sosial media dalam menjalankan fungsi-fungsi diplomatik, sedangkan metaverse menciptakan realita virtual yang mampu berinteraksi secara nyata. Sebagaimana disampaikan oleh Ilan Manor dalam tulisannya, The Metaverse and Its Impact on Public Diplomacy, diplomasi metaverse memungkinkan munculnya diplomasi face-to-virtual-face.

Dalam hal ini, metaverse memungkinkan dua dunia untuk berjalan beriringan, dunia fisik dan dunia virtual. Bayangkan ketika negara mampu menciptakan “kenyataan virtual” versi masing-masing, perang mungkin ditiadakan dan sejarah diciptakan berdasarkan pemahaman negara masing-masing.

Ketika negara mampu menciptakan “kenyataan virtual” versi masing-masing, perang mungkin ditiadakan dan sejarah diciptakan berdasarkan pemahaman negara masing-masing

Diplomasi metaverse akan menciptakan realitas kedua di samping realitas nyata secara fisik. Dalam praktik diplomasi, hal ini membuka banyak peluang. Salah satunya, membangun dunia virtual sesuai dengan citra yang ingin dibangun dan terbuka bagi semua pihak yang tertarik untuk merasakannya secara virtual.

Bayangkan, ketika negara membuka perwakilan di dunia virtual metaverse, lalu mampu menciptakan realitanya sendiri, menentukan area wilayahnya sendiri, dan menceritakan sejarah versi mereka sendiri.

Diplomasi metaverse juga mampu memberikan kemudahan untuk menjalankan pertemuan virtual, terutama saat menghadapi momen-momen genting, seperti pandemi atau dalam rangka mendukung penanganan krisis iklim untuk mengurangi emisi.

Di sisi lain, metaverse juga memunculkan berbagai macam tantangan bagi dunia diplomasi, seperti regulasi internasional tentang metaverse, hak dan kewajiban diplomat dalam dunia virtual, kebebasan berbicara dan isu hak asasi dalam metaverse, proteksi data, sampai penggunaan kecerdasan buatan (AI) bagi praktik diplomasi. Hal-hal tersebut tentunya membuat kehadiran metaverse bagi dunia diplomasi menjadi sebuah pertanyaan besar.

Bagaimana Indonesia Meyongsong Diplomasi Metaverse?

Lantas, apa dampak metaverse bagi diplomasi Indonesia? Lebih tepatnya, bagaimana Indonesia dapat mempersiapkan diri menyambut metaverse untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional? Sebagaimana disampaikan di awal, metaverse sampai saat ini masih sebatas visi besar yang mungkin baru akan tercapai dalam 20 sampai 30 tahun mendatang.

Akan tetapi, untuk dapat meraih potensi maksimal, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan sedini mungkin pendekatan, kebijakan, serta infrastruktur yang tepat untuk menghadapinya di masa depan.

Dalam sebuah diskusi pada tahun 2021, Ilan Manor menyimpulkan, salah satu tantangan terbesar bagi diplomat dan negara-negara di dunia terkait metaverse saat ini adalah dalam hal regulasi internasional.

Salah satu tantangan terbesar bagi diplomat dan negara-negara di dunia terkait metaverse saat ini adalah dalam hal regulasi internasional.

Negara dan diplomat diharapkan mampu berdiskusi untuk menentukan pemahaman akan apa yang dimaksud dengan dunia virtual. Tidak hanya itu, negara dan para diplomat juga diharapkan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan dalam dunia virtual.

Dunia maya saat ini dipenuhi dengan misinformasi, disinformasi, dan penyalahgunaan data. Siapa yang akan memiliki data, melakukan penyimpanan data, di mana letak penyimpanan data, serta bagaimana data digunakan adalah beberapa pertanyaan krusial yang harus ditentukan oleh negara dan para diplomat dalam menyambut dunia virtual.

Apakah perusahaan multinasional yang akan memiliki data dalam metaverse, atau justru negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu segera dijawab, mengingat metaverse menggunakan banyak data pribadi untuk membangun dunia virtual yang realistis. Mulai dari foto biometrik, penggunaan avatar, sampai dengan AI yang mungkin menirukan sosok pemimpin negara ataupun diplomat.

Secara diplomatik, kehadiran dunia virtual juga memberikan dampak bagi regulasi internasional yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler. Regulasi internasional yang ada saat ini masih didominasi oleh pemikiran hubungan diplomatik yang dilandasi kehadiran fisik, bukan virtual.

Oleh karena itu, negara dan para diplomat perlu merumuskan bagaimana konsep perwakilan yang dijalankan dalam dunia virtual. Secara sederhana, tantangannya adalah bagaimana regulasi yang ada saat ini diduplikasi untuk kebutuhan dunia virtual dengan kondisi dan tantangan yang berbeda.

Bagi Indonesia, kehadiran diplomasi metaverse tentu memberi peluang dan tantangan yang berbeda, terutama ketika Kementerian Luar Negeri diharapkan untuk berinovasi dan beradaptasi ketika dinamika diplomasi berjalan begitu cepat.

Regulasi internasional yang ada saat ini masih didominasi oleh pemikiran hubungan diplomatik yang dilandasi kehadiran fisik, bukan virtual.

Popularitas diplomasi digital beberapa tahun belakangan ini telah memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia mampu beradaptasi dengan bentuk baru praktik diplomasi, tetapi belum mampu mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan baru di masa depan.

Diplomasi yang dilakukan lebih cenderung bersifat reaktif dan mencoba beradaptasi, alih-alih menjadi pemain utama yang menentukan arah tren. Sampai saat ini, narasi utama sebagai sebuah strategi diplomasi digital Indonesia masih menjadi perdebatan.

Dalam konteks diplomasi metaverse, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus lebih aktif dalam inovasi isu-isu baru diplomasi dan hubungan internasional. Pemerintah Indonesia dan para diplomat Indonesia perlu ikut dalam diskusi internasional terkait dengan penyusunan regulasi internasional tentang dunia virtual.

Dengan ikut dalam diskusi, perdebatan, dan penyusunan kesepakatan, Indonesia bisa membawa kepentingan nasionalnya dalam perumusan agenda global, khususnya terkait metaverse. Dengan demikian, ketika era metaverse resmi dimulai, Indonesia tidak lagi menjadi reaktif, tetapi proaktif dalam mengambil inisiatif memanfaatkan metaverse sedari awal.

Baca juga: Menanti Arah Diplomasi Digital Indonesia

Hal lain yang bisa menjadi pertimbangan adalah penyiapan infrastruktur dalam mendukung diplomasi metaverse. Isu diplomasi digital dan metaverse banyak melibatkan perusahaan teknologi multinasional. Keberadaan dunia virtual membutuhkan dukungan pusat data dan server.

Lokasi pusat data dan server menjadi penting jika melihat hak dan kewajiban negara penerima perwakilan dalam praktik diplomasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Vienna tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Vienna tentang Hubungan Konsuler tahun 1963.

Apabila Pemerintah Indonesia ingin mempersiapkan diri dalam diplomasi metaverse, penting untuk mulai mempersiapkan dan mencoba bentuk diplomasi baru. Selain mulai ikut terlibat dalam mendiskusikan isu digitalisasi dan virtual secara internasional, penting juga untuk mulai menjalankan diplomasi yang bertujuan mengajak perusahaan-perusahaan teknologi multinasional untuk membangun pusat data dan server di Indonesia.

Lokasi server menjadi penting terutama terkait hak dan kewajiban dalam hubungan diplomatik dan konsuler. Pemerintah Indonesia juga perlu serius dalam urusan perlindungan data, terutama menjamin kerahasiaan data pribadi, serta memberikan rasa aman bagi perusahaan teknologi besar untuk membuka pusat data mereka di Indonesia.

Lokasi server menjadi penting terutama terkait hak dan kewajiban dalam hubungan diplomatik dan konsuler.

Kementerian Luar Negeri juga perlu mempertimbangkan pos baru untuk diplomat urusan teknologi atau digital untuk bernegosiasi dengan perusahaan teknologi, serta kemungkinan membentuk direktorat baru yang mempersiapkan arah diplomasi Indonesia untuk isu-isu di masa depan.

Ide akan diplomasi metaverse tentu belum akan dijalankan dalam waktu dekat, tetapi kemampuan untuk proaktif dalam isu tersebut ditentukan mulai saat ini. Persiapan yang matang akan menentukan siapa yang dapat meraup keuntungan paling besar di masa mendatang.

*Albert TriwibowoAsisten Profesor di Jurusan Hubungan Internasional dan Peneliti Parahyangan Center for International Studies (PACIS), Universitas Katolik Parahyangan.