”Melalui BHP ini universitas bisa memacu diri untuk mengikuti standar pendidikan berkelas dunia,”katanya di Tokyo kemarin. Mendiknas berada di Tokyo mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang akan menerima penghargaan doktor kehormatan (honoris causa/HC) dari Soka University.

Dia mencontohkan, dari tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi proyek percontohan kini sudah muncul universitas berkelas dunia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB),Universitas Gadjah Mada (UGM),Universitas Dipenogoro (Undip),dan Universitas Airlangga (Unair).

Sebagaimana diketahui, pada 2009 ini 33 PTN maupun perguruan tinggi swasta Indonesia masuk dalam 5.000 perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan, tiga PTN masuk 1.000 besar, yaitu UGM di peringkat 623, ITB (676), dan UI (906).

Dengan demikian,kata Bambang,perguruan tinggi lain juga akan terdorong seperti itu mengingat dimilikinya otonomi untuk meningkatkan kualitas tanpa harus membebani para mahasiswanya.Selain itu,bisa juga menarik para mahasiswa asing untuk belajar ke Indonesia mengingat standar kurikulumnya sudah mengacu pada pendidikan internasional.

”Saatnya Indonesia mengubah sistem pendidikan dengan BHP, maka (hal itu) akan mendorong juga perubahan kultur dunia pendidikan Indonesia yang go global,” katanya. Seperti diketahui,DPR baru saja mengesahkan UU BHP pada Desember 2008 di tengah kritikan yang menyebutkan UU tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap konstitusi,yaitu amendemen UUD 1945 dan konvensi-konvensi internasional yang mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan berkualitas bagi rakyat.

Sementara itu,Direktur Institute for Education Reform (IER) Universitas Paramadina Utomo Dananjaya menyatakan UU BHP justru akan menjadikan peringkat perguruan tinggi kita semakin merosot. Hal itu, kata dia, akibat pelepasan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai perguruan tinggi.

”Saya pikir untuk tahun-tahun mendatang peringkat perguruan tinggi kita akan semakin merosot ke level rendah.Apa ini tidak disadari oleh para pemangku kepentingan seperti Presiden, Wapres,Mendiknas,dan DPR,”terang Utomo. Dalam UU BHP, lanjut dia, perguruan tinggi malah diberi keleluasaan untuk mencari modal.Sementara pemerintah diberi porsi yang lebih ringan dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

”Kalau pemerintah tidak mau bertanggung jawab,lantas siapa lagi?”tanya Utomo. Utomo berharap, pemerintah yang diketahui memiliki anggaran yang besar dapat lebih bijaksana dan mau berkorban membiayai pendidikan tinggi. ”Mengembangkan ilmu dan pendidikan memang butuh biaya besar.Siapa lagi yang memiliki uang kalau bukan pemerintah,”tuturnya. (maya sofia/rendra hanggara/ant)